INTERAKSIMEDIAGLOBAL.COM || Jakarta – Papua kembali menjadi sorotan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun diminta memberikan perhatian khusus terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi wilayah Bumi Cenderawasih. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Provinsi Papua di Yello Hotel, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
“Kalau Papua mendapatkan atensi khusus dari Bapak Presiden Prabowo, tentu harus dijabarkan oleh kami semua sebagai pembantu presiden,” ujar Bima.
Bima menekankan pentingnya memastikan dampak nyata dari alokasi anggaran besar yang telah digelontorkan untuk Papua. Sejak tahun 2002 hingga 2021, total anggaran untuk Papua mencapai Rp100 triliun, terdiri dari Rp75 triliun dana otonomi khusus (otsus) dan Rp24 triliun dana tambahan infrastruktur. Dukungan anggaran ini telah membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dari kategori rendah ke sedang, sebuah pencapaian yang dianggap signifikan.
Namun, Bima mengingatkan bahwa anggaran besar saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah eksekusi program yang tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. “Penambahan anggaran setiap tahun itu penting, tetapi memastikan dana tersebut benar-benar dirasakan masyarakat jauh lebih penting,” katanya.
Potensi Papua yang Luar Biasa
Bima juga menyoroti potensi besar yang dimiliki oleh enam provinsi di Tanah Papua, baik dari sumber daya alam maupun kebijakan affirmative action yang telah diterapkan. Ia menekankan bahwa potensi ini harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program yang efektif.
“Affirmative action-nya luar biasa. Tapi bagaimana kita menyerap dana itu, mengeksekusi program, dan mempertanggungjawabkan hasilnya juga harus luar biasa,” tambah Bima.
Target Ekonomi Nasional
Dalam kerangka pembangunan nasional, Papua juga diharapkan berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, yang menjadi salah satu ambisi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari lima besar ekonomi dunia pada 2045. Untuk itu, Bima menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“APBD yang tidak terserap dengan baik akan berdampak langsung pada stagnasi pertumbuhan ekonomi suatu daerah,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pertemuan seperti Bimtek ini menjadi sarana untuk mengurai kendala yang menghambat optimalisasi APBD.
Dukungan Penuh untuk Papua
Sebagai penutup, Bima menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung percepatan pembangunan Papua. Ia juga berharap perhatian besar dari pemerintah pusat dapat diwujudkan melalui kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan alokasi anggaran yang besar, perhatian Presiden Prabowo, dan langkah strategis dari Kemendagri, Papua diharapkan mampu menghadapi tantangan pembangunan sekaligus menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional di masa depan.
(Puspen Kemendagri)
