INTERAKSIMEDIAGLOBAL.COM || Jakarta – Presiden Prabowo Subianto hadir di Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (30/12/2024) untuk memantau agenda penutupan Kas APBN Tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengumumkan kebijakan penting terkait perpajakan dan paket stimulus pemerintah sebagai wujud komitmen terhadap kesejahteraan rakyat.
Kenaikan Tarif PPN untuk Barang Mewah
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan naik dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025, hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Barang-barang tersebut meliputi private jet, kapal yacht, dan barang mewah lain yang biasanya dikonsumsi oleh kalangan mampu.
“Keputusan ini bertujuan untuk memastikan kebijakan perpajakan lebih adil dan tidak memberatkan masyarakat luas,” jelas Presiden.
PPN untuk Barang Non-Mewah Tetap 11%
Untuk barang dan jasa yang tidak tergolong mewah, tarif PPN tetap sebesar 11%. Sementara itu, kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atau tarif 0% tetap diberlakukan sebagaimana sebelumnya.
Paket Stimulus Rp38,6 Triliun
Pemerintah juga meluncurkan paket stimulus senilai Rp38,6 triliun untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mendorong perekonomian nasional. Paket ini mencakup:
1. Bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan untuk 16 juta penerima.
2. Diskon 50% tarif listrik bagi pelanggan dengan daya maksimal 2.200 volt.
3. Dukungan untuk industri padat karya melalui pembiayaan khusus.
4. Insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan.
5. Bebas PPh untuk UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun.
Komitmen untuk Kesejahteraan dan Keadilan
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk terus berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan menjaga keadilan sosial,” ujar Presiden.
Penutupan Kas APBN 2024 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menegaskan arah kebijakan fiskal yang pro-rakyat, sembari memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.
Sulartono
